BPKAD Rohil Akselerasi Layanan Keuangan Daerah Berbasis Digital
ROKAN HILIR,(potretnusantaranews)- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, menerapkan Sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara daring untuk meningkatkan efisiensi pelayanan keuangan daerah, termasuk mendukung proses pembayaran gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kepala BPKAD Kabupaten Rokan Hilir Muhammad Fauzi, S.IP., M.Si., M.H., mengatakan penerapan sistem tersebut merupakan bagian dari upaya mempercepat proses administrasi pencairan belanja daerah melalui mekanisme yang lebih terintegrasi, tertib, dan akuntabel.
"Dengan penerapan SP2D Online, proses pencairan dana dapat dilakukan secara lebih cepat, tertib, dan terintegrasi. Ini mencakup pencairan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan, belanja barang dan jasa, maupun pembayaran hak-hak ASN seperti gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Muhammad Fauzi di Bagansiapiapi, Senin (12/10).
Menurut dia, pemanfaatan sistem elektronik diharapkan dapat menyederhanakan alur administrasi sekaligus mempermudah koordinasi antara BPKAD dan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan.
Melalui mekanisme daring, tahapan administrasi penerbitan SP2D dapat dikelola secara lebih sistematis. Sistem tersebut juga diharapkan mendukung pemantauan proses pencairan, meningkatkan ketertiban dokumen, serta memudahkan penelusuran administrasi transaksi keuangan daerah.
Meski demikian, Fauzi menegaskan bahwa penerapan SP2D Online tidak serta-merta membuat seluruh pengajuan pencairan dapat langsung dibayarkan. Pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketersediaan anggaran, kondisi kas daerah, kemampuan keuangan, serta prioritas kebutuhan pemerintah daerah.
"Pencairan tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketersediaan dan kemampuan keuangan daerah, kondisi kas daerah, serta prioritas kebutuhan daerah. SP2D Online membantu mempercepat proses dan meningkatkan tertib administrasinya," ujarnya.
Ia menjelaskan, digitalisasi pelayanan keuangan tidak hanya berorientasi pada kecepatan proses, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat pengendalian administrasi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Menurut Fauzi, penggunaan sistem elektronik dapat mendukung proses monitoring, rekonsiliasi, serta penelusuran dokumen sehingga informasi yang dibutuhkan untuk evaluasi pengelolaan keuangan daerah dapat diakses melalui administrasi yang lebih terstruktur.
"Kita ingin proses pengelolaan keuangan semakin efektif dan akuntabel. Dengan sistem elektronik, setiap tahapan dapat dilakukan dengan lebih tertib dan memudahkan proses pengendalian, monitoring, rekonsiliasi, serta penelusuran administrasi," katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan penerapan SP2D Online juga membutuhkan kesiapan administrasi setiap perangkat daerah, kelengkapan dokumen pengajuan, dan kepatuhan terhadap prosedur pencairan yang berlaku.
Dalam pelaksanaannya, sistem tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran kegiatan pemerintahan, pembayaran belanja barang dan jasa, serta pemenuhan kewajiban keuangan daerah, termasuk pembayaran hak pegawai sesuai ketentuan.
Bagi pelayanan kepada ASN, pengelolaan administrasi pencairan yang lebih terintegrasi diharapkan dapat mendukung proses pembayaran gaji dan TPP secara tertib dengan tetap mempertimbangkan persyaratan administrasi dan kemampuan keuangan daerah.
Penerapan SP2D Online menjadi salah satu langkah BPKAD Kabupaten Rokan Hilir dalam mendorong pemanfaatan teknologi informasi pada pengelolaan keuangan daerah. Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus menjaga kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan.
(Advertorial/adry)
Posting Komentar